Mengingat gugatan ini Para Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ,,,, pada tanggal 1 Juli 2012, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan
Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu badan peradilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di ubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam
Pengajuan Perkara Gugatan Tingkat Pertama Berbasis Web Dengan Fitur Mobile (Studi Kasus: Bagian Kepaniteraan Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)". Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan proses administrasi pada bagian kepaniteraan muda perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berjalan dengan efektif. Peradilan Tata Usaha Negara - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan Tata Usaha Negara - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Katalog Produk. Nomor Rumusan Kamar: TATA USAHA NEGARA/C.3/SEMA 4 2016: Tahun: Nomor Sema: SEMA NO. 4 TAHUN 2016: Klasifikasi: Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Objek Gugatan/Permohonan : Rumusan: a) Pascaberlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objekgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi : 1) Penetapantertulis dan/atau tindakan faktual. 2) Dikeluarkanoleh Badan/Pejabat

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); Dasar dan Alasan Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut: C. Dasar Gugatan (Posita); Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor: M.Hh-01.Ah.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3 Nopember 2012 ISSN : 2303 - 3274 436 antara warga negara dengan negara, dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara. Harmonisasi tersebut mencakup adanya posisi yang equal antara publik dengan warga negara khususnya adanya jaminan terhadap nilai keadilan dalam sebuah
ydJHg.
  • 6sr63aggfq.pages.dev/402
  • 6sr63aggfq.pages.dev/355
  • 6sr63aggfq.pages.dev/949
  • 6sr63aggfq.pages.dev/879
  • 6sr63aggfq.pages.dev/106
  • 6sr63aggfq.pages.dev/150
  • 6sr63aggfq.pages.dev/182
  • 6sr63aggfq.pages.dev/312
  • 6sr63aggfq.pages.dev/847

    • contoh gugatan peradilan tata usaha negara